Intervensi belanja yang progresif ini berdampak langsung pada indikator makro pembangunan Jawa Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat meroket ke angka 77,59 poin, sementara pertumbuhan ekonomi berhasil melaju stabil di level 5,23 persen.
Dampak sosial lainnya terlihat pada penurunan angka kemiskinan menjadi 6,91 persen serta tingkat pengangguran terbuka yang kini berada di level 6,71 persen.
Meski belanja tergolong ekspansif, pendapatan daerah tetap terjaga sehat dengan raihan Rp32,41 triliun, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang kontribusi dominan sebesar Rp22,01 triliun.
Dari sisi akuntabilitas, pengelolaan dana jumbo tersebut kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, mempertahankan capaian tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Jabar mendapat skor EPPD 3,6672 dengan status “Tinggi” merujuk pada Keputusan Mendagri terbaru.
