“Para kader akan menghadapi kelompok masyarakat yang terikat dengan budaya dan sosial. Budaya masyarakat ini salah satunya adalah kelompok keagamaan yang selama ini ada di beberapa titik. Untuk menembus hal tersebut, diperlukan adanya pelayanan-pelayanan di bidang KB misalnya seperti pemasangan alat kontrasepsi,” ucap Ambu Anne.
Ia menambahkan, para kader juga diharapkan terus melakukan penggerakan kepada masyarakat dan IMP agar berperan aktif dalam program KB nasional di wilayah kerjanya (desa), mengumpulkan data dan informasi masalah serta melakukan pembahasan masalah bersama kader atau poktan dan pihak-pihak terkait.
“Selain para kader juga tetap melaksanaka hubungan kerjasama dengan pihak terkait di tingkat desa, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya, menyampaikan laporan kepada camat dan kepala UPTD dan koordinator serta kepala dinas dengan tembusannya kepala desa, serta peran lini lapangan KB sebagai anggota TPK tahun 2022 harus responsif,” ujarnya.
Menurut Ambu Anne, pada tahun ini, DPPKB Purwakarta akan melaksanakan door to door, bahkan Kepala DPPKB menyampaikan bahwa pelayanan KB dapat dilakukan di Aula Desa dengan akseptornya mencapai jumlah minimal 20.
“Kemudian akan didatangkan tenaga kesehatan mobil pelayanan dengan segala sarana prasarana yang dapat dilaksanakan. Selain di Aula Desa, dapat juga dilaksanakan di rumah warga atau penduduk sehingga mempermudah masyarakat dalam mendapat pelayanan KB,” Ujar Ambu Anne.(Gin)
