Pelatihan keterampilan digital juga menunjukkan keseriusan pemerintah mempersiapkan guru menghadapi tantangan era baru.
Namun, data terbaru dari Kemendikdasmen (2025) mengungkap fakta lain yang mengejutkan: 60% guru honorer masih menganggap insentif yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama di daerah perkotaan dengan biaya tinggi.
Ketimpangan kesejahteraan antar daerah semakin tajam, dengan daerah kaya anggaran mampu memberi lebih, sementara daerah 3T kerap kesulitan.
Masalah terbesar justru terletak pada kebijakan PPPK yang walau memberi status ASN, namun dibatasi oleh kuota yang sangat terbatas. Ribuan guru honorer yang sudah lama mengabdi terpaksa menghadapi seleksi panjang dan ketat, bahkan harus menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian. Ini bukan hanya ketidakadilan, tetapi penghancur motivasi yang berdampak langsung pada kualitas pengajaran mereka.
Lebih ironis lagi, fenomena terbaru yang mengundang kritik keras adalah kemudahan pengangkatan tenaga kerja di program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tanpa seleksi ketat dapat langsung diangkat, sementara guru honorer harus melewati proses panjang dan sulit untuk mendapat status ASN.
