Adanya perubahan nomenklatur Kemendes PDTT dan kendala teknis dalam pelaksanaan kewajiban penggunaan rekening virtual berpengaruh terhadap realisasi anggaran.
Kendala lain yang dihadapi pada pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan proporsi sebesar 35 persen dari keseluruhan anggaran, di mana kegiatan ini baru bisa dimulai pada Mei 2021 karena ada perubahan pada klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO).
Aisyah mengakui telah memberikan surat edaran terkait langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran kepada semua satker daerah.
Selain itu, terus dilakukan pendampingan teknis dan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kepada pelaksana kegiatan di daerah.
Alokasi pagu anggaran Direktorat Jenderal PPK Trans Kemendes PDTT tahun 2022 berjumlah Rp313 miliar, yang terdistribusi pada 61 satker daerah dan 1 satuan kerja pusat.
Namun, dari alokasi tersebut setelah dilakukan penghitungan kebutuhan anggaran, terdapat backlog sebesar Rp503 miliar.
