PURWAKARTAUPDATE | BANDUNG – Kementerian PPN/Bappenas melibatkan tokoh agama dan budaya untuk mempertajam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan agama dan budaya menjadi bagian penting dalam transformasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kementerian PPN/Bappenas menjadikan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju sebagai salah satu dari 17 arah prioritas pembangunan. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju ini didesain menjadi pilar penopang ketahanan sosial budaya dan ekologi Indonesia.
“Kerangka pembangunan manusia harus menempatkan modal sosial budaya yang di dalamnya mencakup agama dan budaya sebagai satu topik penting, selain isu-isu ekonomi dan infrastruktur,” kata Amich dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis lalu (8/6/2023).
Amich mengatakan Indonesia harus mampu merawat kemajemukan sebagai modal dasar pembangunan.
Menurutnya, dalam upaya mendorong Indonesia tumbuh-kembang menjadi bangsa yang kuat dan unggul diperlukan landasan kebijakan publik yang mampu menjamin masyarakat dapat hidup harmonis dan toleran di tengah ragam perbedaan agama dan budaya.
“Kehidupan yang harmonis menjadi modal kuat Indonesia untuk mencapai 5 sasaran utama pembangunan di dalam RPJPN 2025-2045, salah satunya daya saing sumber daya manusia yang meningkat,” kata Amich.
Lebih lanjut Amich menjelaskan, pencapaian sasaran utama RPJPN 2025-2045 akan diukur menggunakan Human Capital Index (HCI). Pengukuran ini diharapkan mampu mendorong pembangunan menjadi lebih berpusat pada manusia, sehingga warga Indonesia mampu meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemampuan manusia (human capabilities) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar, serta menggunakan pendekatan siklus hidup.
“Pada akhirnya RPJPN 2025-2045 akan mampu mewujudkan visi besar Indonesia yaitu Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” tambahnya.
Kementerian PPN/Bappenas menghadirkan Premana W Permadi, Asep Salahudin dan Fajar Riza Ul Haq sebagai narasumber untuk menganalisa rancangan awal RPJPN 2025-2045. Ketiga narasumber memperkaya pembahasan Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 dari sudut pandang keahlian masing-masing.
Premana, ahli astronomi Institut Teknologi Bandung (ITB), memberikan masukan dari sudut ekologi dan budaya. Ia meminta agar RPJPN 2025-2045 memberikan perhatian lebih besar kepada persoalan ekologi.
Menurutnya, dibutuhkan rasionalitas agar kepentingan ekonomi, budaya, dan ekologi bisa berjalan selaras. Upaya membangun keselarasan ini membutuhkan cara berpikir logis yang runtut dan nurani yang baik. Kemampuan berpikir dan berbahasa yang tinggi, akan memudahkan untuk lebih rasional dan tangguh secara nurani.
Sedangkan Asep (Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat) dan Fajar (Pengurus Pusat Muhammadiyah) mempertajam Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 dari sudut pandang agama.
Asep berharap prioritas pembangunan untuk tema Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju dapat diukur lebih konkret. Sedangkan Fajar mengingatkan pentingnya nilai-nilai agama dapat ditransformasikan menjadi etos kemajuan dan pengungkit budaya kerja yang inovatif dan produktif.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 di Bandung diikuti ratusan peserta baik secara luring maupun daring. Peserta berasal dari unsur tokoh agama, budayawan, akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera.
Rencananya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 akan diselenggarakan juga di Wilayah Indonesia Tengah dan Wilayah Indonesia Timur sehingga masukan lebih komprehensif dan berbasis kondisi kewilayahan.
Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas sedang mempersiapkan RPJPN baru yang mendeskripsikan target dan sasaran pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
RPJPN ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah, serta dijabarkan sebagai pedoman Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.***
