“Hal ini mengingat kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta yang cukup strategis dan berperan penting dalam menunjang kelestarian ekosistem di daerah dan di wilayah sekitarnya,” kata Ambu Anne.
Perda ini nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penegakan hukum dibidang lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang lebih khusus sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
Selanjutnya, Bamperpeda DPRD Purwakarta menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Usai agenda penjelasan Bupati Purwakarta, rapat paripurna dilanjukan agenda mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi sekaligus menyampaikan Pendapat Bupati. Tampak hadir, Wakil Bupati Purwakarta, Aming mewakili Bupati menghadiri rapat tersebut.
Pandangan Umum disampaikan oleh masing-masing fraksi berkaitan dengan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Adapun fraksi yang menyampaikan pandangan diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi DPN, dan Fraksi Berani.
Setelah menyimak dan mendengarkan pandangan Fraksi Wakil Bupati Purwakarta, Aming menyampaikan pendapat Bupati mengenai Raperda yang berasal dari lingkungan DPRD Purwakarta yaitu Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
