“Jadi memang ada semacam ketidak sepakatan dan kesimpulan apa yang tercantum di BOPD akhirnya kami memperdalam dan telah tercapai kesepahaman bahwa untuk anak sekolah di Jawa Barat tadi ada hasil penelitian level kota bandung kebutuhan adalah sekitar 4,5 juta per tahunnya per anak didik setelah tadi di jumlah jumlahkan hasil nya baru 3,5 juta per anak tentu ini kurang,” kata pria yang akrab disapa Gus Ahad ini beberapa waktu lalu saat audiensi dengan FAGI Jabar.
Dia menambahkan, setelah dilakukan disuksi dengan berbagai pihak, terdapat kesimpulan, bahwa dalam satu pekan ini dengan dimotori oleh inspektorat dan cyber pungli Jabar untuk merangkum semua peraturan peraturan BOPD. Hal itu bertujuan untuk membuat kesimpulan yang akan menjadi acuan untuk jawa barat, sehingga kegelisahan semua sekolah bisa terhindarkan.
“Jadi nanti akan ada aturan mengenai sumbangan, ini diputuskan oleh rapat komite sekolah untuk menyamakan persepsi perihal bantuan, karena komite sekolah ini diibaratkan semacam DPR nya sekolah lah, nanti itu dibicarakan semua oleh komite sekolah,” tuturnya.
Gus Ahad menyayangkan terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan, dimana ada beberapa kepala sekolah menjadi korban pemanggilan kepolisian dan itu belum tentu bersalah namun sudah dihakimi secara moral mengenai kasus pungli.
“Fakta dilapangan ini menyakitkan sekali, kepala sekolah tidak salah apa- apa tiba tiba dipanggil Alat Penegak Hukum (APH) karena memungut, ketika diperiksa memang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, namun kan jejak digital tidak bisa dihapus karena sudah pernah di panggil, disorot masyarakat pula, ini hukuman moral yang berat sekali,” tandasnya.(Red)
