Unjuk Rasa Mahasiswa di Gedung DPRD Purwakarta Minta Evaluasi LKPJ Bupati Purwakarta

Gerakan mahasiswa Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD. (Foto: sinarjabar.com)

Purwakarta Update | Poros Gerakan Mahasiswa Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta meminta audit dan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta, Selasa (12/4/2022).

Koordinator lapangan, Miqdad Amr mengatakan dalam LKPJ itu masalah pengentasan pengangguran di Kabupaten Purwakarta tidak ada perubahan sejak tahun 2018-2021 yakni di angka 20.00 persen berdasarkan data BPS. Menurutnya, Pemkab mesti melakukan langkah cepat untuk mengatasinya sehingga tidak bertambah.

“Maka perlu ada kebijakan strategis yang berorientasi pada penuntasan masalah pengangguran pemuda,” katanya, Selasa (12/4/2022).

Baca Juga:  Kepuber Purwakarta Raih Juara Ketiga Ajang Liga Ketapel Jabar Ngahiji di Bandung

Selain itu, soal masalah kesejahteraan berdasarkan data BPS 2021, masyarakat Purwakarta sebanyak 41,80% dengan pengeluaran kurang dari Rp300 ribu/Kapita/Bulan. Sedangkan garis kemiskinan ialah Rp378.287/Kapita/Bulan.

“Artinya, ada sebanyak 41,8% masyarakat Purwakarta yang terancam kemiskinan,” tambah Miqdad.

Mahasiswa juga menyoroti pelayanan kesehatan semasa kepemimpinan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih optimal memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat Purwakarta.