“Jangan biarkan rakyat Purwakarta kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan,” katanya.
Miqdad menambahkan, Pemkab Purwakarta seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk memberikan pandangan tentang penyampaian LKPJ Bupati Purwakarta.
“Keberpihakan ini menjadi landasan sebagai tanggung jawab aktivis mahasiswa di Purwakarta,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, Poros Gerakan Mahasiswa Purwakarta menegaskan sikap untuk turun kejalan demi keberpihakan mahasiswa kepada masyarakat. Menuntut kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM dan mendesak kepada pemerintah untuk menolak kenaikan PPN 11%
“Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan tingginya harga minyak goreng demi stabilnya kebutuhan primer masyarakat,” pungkansya.(Red)
