Survei IKIP di 33 provinsi lain hanya melibatkan 9 informan ahli sedangkan Jawa Barat melibatkan 15 informan ahli. “Ini kami lakukan untuk memberikan penguatan tambahan dan untuk lebih memberikan bobot objektivitas yang lebih tinggi dengan menambah jumlah responden ahli menjadi 15 orang mengingat demografi Jawa Barat yang lebih banyak sehingga semua unsur masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi menilai dan mengevaluasi implementasi keterbukaan informasi publik di Jawa Barat,” katanya.
Hasilnya, Provinsi Jawa Barat pada skor total 82,93 atau kategori BAIK dengan perincian indikator fisik politik 82,64, ekonomi 82,51, dan hukum 81,91.
“Namun karena nilai itu ternyata hanya 70%, sedangkan 30%-nya informan ahli nasional, sehingga skor Provinsi Jawa Barat turun menjadi 78,56 dengan rincian skor indikator fisik politik 78,16, ekonomi 77,15, dan ekonomi 81,81. Berarti penilaian informan ahli nasional yang belum baik,” kata Ijang Faisal.(Red)
