Ia menilai, pembangunan jalan desa selama ini belum memenuhi harapan karena kualitasnya tidak bertahan lama.
“Tahun ini dibangun, tahun depan rusak lagi. Saya nggak mau begitu. Nanti semuanya dibangun oleh provinsi agar kualitasnya baik, berbeton, betonnya pabrikan,” tegasnya.
Jika pembangunan jalan desa nantinya resmi diambil alih provinsi, pemerintah desa dapat lebih fokus menyelesaikan persoalan kesehatan warga, terutama menyangkut stunting dan penyakit masyarakat.
Data yang dikumpulkan Bappeda Jabar disebutkan bakal menjadi dasar perhitungan kebutuhan biaya pemulihan program kesehatan desa.
“Itu akan langsung kami biaya sampai selesai. Kader PKK nanti yang memandu. Dana desa tinggal fokus sesuai peruntukannya,” lanjutnya.
