“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegasnya.
Selain memastikan pembiayaan pendidikan, Disdik Jabar juga akan mengoptimalkan daya tampung sekolah negeri dan swasta agar seluruh lulusan SMP/sederajat dapat melanjutkan pendidikan. “Kita akan optimalkan daya tampung yang ada baik di negeri maupun swasta,” ujarnya.
Untuk wilayah yang belum memiliki akses sekolah negeri memadai, pemerintah tetap menyiapkan sekolah penyangga dengan kapasitas kelas yang disesuaikan kebutuhan.
“Sekolah penyangga ini kelasnya bisa lebih dari 36 sampai 40 siswa karena di wilayah tersebut tidak ada sekolah negeri atau lokasinya jauh,” katanya.
Kick Off SPMB menjadi awal sosialisasi kepada masyarakat terkait berbagai tahapan pelaksanaan SPMB 2026, termasuk akses layanan pendidikan bagi seluruh siswa di Jawa Barat.(*)
