Ia berjanji persoalan honor kader Posyandu akan dikaji ulang agar dapat dicarikan solusi dalam penyusunan APBD mendatang.
“Seluruh masukan dari pimpinan dan anggota dewan akan menjadi catatan kami. Soal honor kader Posyandu, tentu akan kami kaji kembali agar ada solusi yang lebih baik di APBD mendatang,” kata Norman.
Melalui rapat ini, legislatif dan eksekutif menegaskan komitmen bersama untuk mengevaluasi kebutuhan serta menetapkan prioritas pembangunan, dengan harapan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Purwakarta. (red)
