Jajarannya juga akan fokus terhadap peningkatan peringatan dini pengendalian inflasi melalui optimalisasi aplikasi pemantauan harga pangan strategis yang tersedia dan dikolaborasikan dengan informasi pendukung lainnya agar mampu dihasilkan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan berdaya guna.
“Tadi kita melihat bahwa inflasi year on year tahun 2022 itu ada di angka 5,51 persen sedangkan di Kabupaten Purwakarta, bedasarkan data BPS adalah bukan kota atau kabupaten yang memang khusus disurvey. Kita akan melihat kabupaten tetangga seperti Cirebon ternyata lebih rendah daripada nasional yaitu 4,86 persen,” kata Ambu Anne.
Kedepan, pihaknya akan secara bersama-sama terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik.
“Data dari DKUPP memang ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan, tapi sifatnya fluktuatif, seperti contohnya kelompok makanan dan minuman terutama adalah komoditi sayuran dan juga sumber protein seperti daging atau daging sapi kemudian juga ayam potong kemudian juga telor dan ikan mas,” beber Ambu Anne.
Sementara, untuk mencegah atau mengatasi inflasi di daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT).
