Purwakartaupdate.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus memperketat ruang gerak pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Melalui penguatan kolaborasi lintas lembaga dan kementerian, Jawa Barat kini dipersiapkan menjadi model nasional atau pilot project dalam upaya perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
Sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, hingga aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam memutus rantai perdagangan manusia. Kecepatan respons dalam menangani kasus yang sempat viral beberapa waktu lalu menjadi bukti nyata efektifnya komunikasi lintas sektor.
Langkah penanganan yang diambil mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat. Hal ini memacu percepatan langkah operasional, terutama dalam memastikan keamanan dan hak-hak korban terpenuhi secara optimal.
Sebagai langkah konkret jangka panjang, Pemprov Jabar saat ini tengah mematangkan penyusunan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak.
