DPRD Jabar Minta Gubernur Turun Tangan Untuk Solusi Polemik Pungutan Biaya Pendidikan

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya. (Foto: JabarNews)

PURWAKARTAUPDATE.com | Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil segera turun tangan mencarikan solusi terkait bantuan atau pungutan biaya pendidikan yang kini menjadi polemik di lapangan.

Dia merekomendasikan gubernur segera membentuk tim khusus, semacam gugus tugas kecil, yang anggotanya mewakili berbagai instansi terkait. Di antaranya, ada perwakilan dari Dinas Pendidikan, Inspektorat, Biro Hukum, hingga Tim Saber Pungli.


“Tugaskan tim ini satu hingga dua bulan ke depan agar segera merumuskan formula terbaik terkait aturan sumbangan pendidikan dari masyarakat. Personel tim ini harus lengkap. Bila tidak, maka sulit mendapatkan kesimpulan atau solusinya,” kata Gus Ahad sapaan akrabnya, Jumat (23/9/2021).

Baca Juga:  Tinjau Langsung Jalan Pramuka, Komisi IV DPRD Jabar Terkejut Lihat Jalan Rusak Parah

Seperti diketahui, sejak ada program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) sebagai pengganti iuran bulanan, maka sekolah dianggap gratis oleh masyarakat. Terlebih saat awal diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heryawan pada medio 2017-2018 lalu, jargon sekolah gratis begitu menggema.

BOPD yang awalnya bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam membayar iuran bulanan, diharapkan menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan menyekolahkan anaknya karena terbentur masalah biaya.

“BOPD ini nilainya Rp145 ribu per siswa per bulannya. Bagi sekolah-sekolah di daerah yang iuran bulanannya di bawah angka tersebut, BOPD ini menjadi angin segar untuk kemajuan pendidikan di sekolahnya itu,” tuturnya.