Ini Penjelasan KCD Wilayah IV Terkait Belum Definitifnya Kepala Sekolah Di SMA/SMK

Foto : Kantor Dinas Pendidikan provinsi Jawa barat

PURWAKARTAUPDATE.com | Furum Generasi Muda Purwakarta (FGMP) Agus Sanusi menilai bahwa Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) wilayah IV Jawa Barat sibuk mengurus kegiatan-kegiatan lain.


Kata Agus Sanusi, Kepala KCD Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat lebih aktif di jabar bergerak daripada pendidikan. Padahal di tengah situasi pandemi dunia pendidikan membutuhkan perhatian khusus. Dan yang mengejutkan beberapa sekolah SMA/SMK ternyata bertahun tahun dibiarkan tidak punya kepala sekolah definitif.

“Jabar Bergerak itu kan organisasi nirlaba yang diinisiasi oleh Atalia Praratya, istri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Akan tetapi tidak selayaknya seorang abdi negara justru lebih aktif di organisasi nirlaba daripada melakukan tugas dan fungsinya,” ujar Agus.

Menurut pria jebolan Magister Pesikolog itu, kondisi itu sangat memprihatinkan, disatu sisi ada sekolah bertahun-tahun tanpa kepala sekolah, pada sisi lain Kepala KCD terkait sibut diorganisasi nirlaba yang didirikan istri gubernur. Dalam hal ini kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat seharusnya tidak tinggal diam dan ikut bertanggung jawab.

Baca Juga:  Anggota DPRD Purwakarta Bersitegang Dengan Pekerja Proyek KCJB di Jatiluhur

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, H. Agus Marzuki menyampaikan kewenangan pendidikan tingkat SMA atau SMK telah dialihkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi ketika pelaksanaannya di Purwakarta ini menjadi wilayah sisi kontrol Masyarakat Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

“Kepala sekolah definitif juga diperlukan agar kebijakan penting bisa diambil pihak sekolah, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini,” ujar H. Agus, belum lama ini.

Dia menyebut, untuk membahas hal tersebut, sebelumnya Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta sudah pernah berkirim surat ke Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah IV, namun tidak ada respon sama sekali.

“Dewan Pendidikan sudah pernah bersurat secara resmi beberapa bulan lalu ke KCD wilayah IV tapi tidak direspon hingga saat ini. Malahan saya juga sudah WhatsApp Kepala KCD langsung, tapi sama tak dijawab,” sesal Ketua Dewan Pendidikan Purwakarta.

Baca Juga:  Sering Digeledah, Kenapa Barang Terlarang Masih Selalu Ada di Lapas Purwakarta?

Terpisah, saat di konfirmasi Kepala KCD wilayah IV Jawa Barat, Ai Nurhasan membantah telah menerima surat secara resmi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

“Ga ada surat ke KCD,” ujarnya, Rabu (15/09/2021)

Ai juga menyampaikan bahwa pengisian jabatan Kepala Sekolah harus mengacu pada Permendikbud no 6 Tahun 2018 Tentang Guru yang menjadi Kepala Sekolah, dengan beberapa kriteria, antara lain Basic Guru dan Memiliki sertifikat Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah oleh LP2KS.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan kaderisasi secara terstruktur dengan menyiapkan 250 orang guru mengikuti Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah secara bertahap.

Kondisi Pandemi menyebabkan tahapan pelatihan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah (LP2KS) bergeser waktu sehingga tahap 1 baru akan selesai di akhir September.

“Adapun jabatan kepala sekolah yang kosong diisi oleh PLT dari Kepala Sekolah yang ada dengan Kewenangan setara dengan jabatan definitif. Sesuai ketentuan bahwa PLT memiliki masa bakti maksimal 6 bulan,” ungkapnya.

Baca Juga:  Laju Mobil Anda Tidak Nyaman? Jangan Dianggap Sepele, Berikut Ini Solusinya

Kata Ai, Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah sudah dilakukan di pertengahan 2019 dan berakhir 2020. Akan tetapi di awal 2020 seluruh anggaran kegiatan ditunda sampai ada kepastian mana yg boleh lanjut dan mana yg di refocusing.

“Baru di 2021 lanjutan seleksi dan pelatihan Calon Kepala Sekolah di lanjutkan kembali sampai bulan ini,” ucap Ai.

Setelah pendidikan ini, sambung dia, hasilnya akan dilaporkan ke provinsi dan nantinya akan diadakan pelantikan kepala sekolah yang saat ini belum masih dijabat oleh PLT.

Terkait dirinya lebih fokus dalam kegiatan Jabar Bergerak kabupaten Purwakarta, menurut Ai tidak mengganggu fokusnya dalam memimpin KCD wilayah IV untuk menjalankan program-program pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kegiatan Jabar Bergerak dilakukan oleh tim yang efektif sehingga tidak menggangu kegiatan kedinasan. Kalaupun KCD mengikuti kegiatan sosial melalui Jabar Bergerak maka itu dilakukan diluar jam kerja dan tidak ada masalah, semuanya lancar,” pungkasnya.