Fraksi PKB Kritisi Pemkab Purwakarta Terkait Pengelolaan Anggaran

PURWAKARTAUPDATE.com | Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta, Ceceng Abdul Qodir mengkritik keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta yang dinilai abai dalam penyerapan anggaran dari Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini, Ceceng Abdul Qodir dari Fraksi PKB DPRD Purwakarta, menyayangkan Pemkab Purwakarta yang seolah menolak menyerap anggaran Aspirasi DPRD Jawa Barat, yakni penyerapan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD sebagai aspirasi masyarakat yang diperjuangkan di pembahasan RAPBD.

“Dari hasil sidak, DPRD Provinsi Jabar, terkait penyerapan Pokir pemerintah daerah ke Provinsi Jawa Barat, sangat disayangkan ini Purwakarta penyerapannya sangat minim,” ujar Ceceng Abdul Qodir, yang juga sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPRD Purwakarta, Kamis (17/6/2021).

Baca Juga:  Momentum World Cleanup Day, Bupati Purwakarta Ajak Masyarakat Memilah Sampah

Ceceng Abdul Qodir menyoroti ditengah keterbatasan anggaran APBD Purwakarta dan sangat banyak infrastruktur yang harus diperbaiki, Ia menilai, Pemkab Purwakarta malah enggan untuk merealisasikan Pokir yang sudah diturunkan dari provinsi.

“Ini penyerapannya sangat minim. bahkan sudah ada pokir yang bisa diturunkan, dan itu tidak bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah. Saya tidak paham,” ujarnya.

Ketidak pahaman Ceceng ini pun, lantas ia menilai ada hal yang seolah tidak dipahami oleh Pemda Purwakarta terkait pengelolaan anggaran yang seharusnya direalisasikan.

Baca Juga:  Vaksinasi Drive Thru Presisi yang Digagas Polres Purwakarta Makin Diminati Masyarakat

“Ada apa ini, apakah ini memang pemda atau bupati tidak paham tentang pengelola anggaran, atau ini ada kepentingan politis?, ini pokir dari pemerintah provinsi tidak bisa terealisasi,” ujarnya.

Ketidakrealisasian ini pun, terjadi menurut Ceceng, tidak adanya minatnya usulan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) ke provinsi Jawa Barat sebagai prosedurnya.

“Ini jangan sampai ada kesannya, mereka dengan semangatnya ingin membantu untuk pemerintah daerah, tapi, seolah-olah pemerintah daerah tak ingin dibantu melalui aspirasi pokir itu sendiri,” ujar Ceceng. (Red)

Baca Juga:  Presiden dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Merdeka di Tempat Ibadah dan Pesantren

Selengkapnya, klik: www.jabarnews.com