Dinas Pendidikan Jawa Barat melibatkan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, Forum Kepala Sekolah Swasta, dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat dalam proses uji publik.
Keterlibatan pemangku kepentingan memastikan penyusunan kebijakan lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
“Masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan agar program ini benar-benar tepat sasaran dan mampu mencetak generasi manusia unggul di Jawa Barat,” ujar Deden.
Kebijakan ini memberi dampak langsung bagi masyarakat dengan menghadirkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada potensi siswa.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan program ini mampu mencetak generasi unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.(*)
